batamseksi

seperti hari-hari kemarin, hari ini aku juga terlambat tidur. ini penyakit apa memang aku aja yang menyengajakannya..uh!
ingin mencipta puisi tapi kepala sedang tak sakti..cukuplah kalimat-kalimat tanpa arti ini..
buka-buka email, facebook, yahoo messenger..melanglang ke dunia google, bertamu ke blog siapa saja, tapi kok tetep ga mau tidur ya?
aneh..kalo punya istri nanti, apa masih susah tidur juga ya? ah, kalo punya istri, bukannya rugi kalo cepat-cepat tidur? hahay..tapi kapan, bro?

ada gadis, cinta mati samaku, tp pas diajak merid malah ogah. katanya ga mau cepat-cepat. lah, trus mau ngapain? apa mau terus-terusan berzinah? dosaku sudah selangit tembus sedalam samudra..dah gitu malah ga ada acara tobat-tobatan..berbuat dosa sudah menjadi candu..uh

salam dini hari, buat para begadangers di dunia ini..
daripada tulisan ini ngelantur ke sana dan ke sini, ga jelas apa yang dituju..wokehlah..ku stop aja..hehehey..

muach..

Wajah Kota Batam sejak beberapa bulan terakhir ini sepertinya kian centang prenang oleh banyaknya poster, baliho, spanduk juga papan-papan reklame milik partai politik dan para calon legislatif yang akan bertarung dalam pesta demokrasi, pemilu 2009.

Nyaris, hampir di semua titik-titik strategis di kota ini, semuanya telah dipenuhi oleh poto wajah para caleg. Dengan lagak dan gaya yang mencoba menarik perhatian masyarakat konstituen. Macam-macam ukuran poster pun ditebarkan, begitu juga pemilihan tempat , seakan tanpa pandang bulu. Pokoknya, ada tempat kosong, hantam. Hmm, sebuah gairah yang benar-benar dahsyat sudah ditunjukkan para caleg itu.

Tapi, para caleg tersebut mungkin lupa, tidak semua masyarakat yang suka akan keberadaan poster, baliho, spanduk serta segala macam bentuk “penampakan” yang mereka pertontonkan di jalanan itu. Bahkan ternyata, tidak sedikit pula masyarakat yang tanpa tedeng aling-aling, justeru mengaku jijik melihat wajah-wajah mereka.

jaga lingkungan
Sudah seringkali disebutkan, keberadaan alat-alat peraga kampanye dari parpol atau caleg yang banyak memenuhi jalanan Kota Batam sesungguhnya telah merusak nilai estetika kota. Penempatan alat peraga kampanye tersebut, tidak saja berada di area yang strategis dan memang sepatutnya. Namun, mereka juga ada di pepohonan, tiang, dinding-dinding pertokoan dan pusat perbelanjaan. Dari pusat kota hingga pelosok wilayah, semua ada.

Miris pula dilihat, jalur-jalur hijau di Kota Batam yang semestinya berwajah elok rupawan, kini tampak “bopeng-bopeng” akibat maraknya atribut kampanye. Pepohonan yang berderet di sepanjang jalan pun tak luput dari “keagresifan” para caleg dalam mensosialisikan dirinya.

Dijadikannya pepohonan sebagai bagian dari media kampanye, hal ini mencerminkan bahwa sesungguhnya sang caleg tidak peduli dengan nasib lingkungan terutama makhluk ciptaan Tuhan. Caleg-caleg itu mungkin tidak menyadari bahwa pemasangan baliho dan bendera partai dipohon sehingga nilai estetika pohon tersebut berubah menjadi hamparan wajah manusia atau lambang partai politik merupakan tindakan yang salah dan memalukan.

Pasalnya jelas, dalam prakteknya, pohon jadi rusak yang dilakukan oleh mereka dengan cara dipaku atau ditebang. Sementara itu, para caleg termasuk Partai Politik tidak peduli mengenai hal ini. Mereka terus saja memasang baliho di pohon, bahkan pohon-pohon di tepi jalan raya pun tak luput dari kebringasan baliho atau bendera partai politik. Padahal pohon di tepi jalan memiliki beberapa macam manfaat yakni keindahan, sebagai penyerap polutan, dimana daun-daun tanaman tersebut mampu menyaring debu dan mengisap polutan seperti karbon dioksida (CO2) dan mempunyai manfaat sebagai pelindung dari terik matahari dan peredam suara kebisingan, serta mempunyai manfaat hidrologis yang mendukung daur alami air tanah.

Sudah sepatutnya para caleg dan partai politik memperhatikan hal ini. Mereka harusnya bisa memanfaatkan tempat lain untuk memasang baliho dan bendera partainya asalkan tidak di pohon.

Persoalan kampanye, telah diatur jelas dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Legislatif terutama Pasal 101 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemasangan alat peraga kampanye pemilu (termasuk baliho dan bendera) harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal ini jugalah yang memberi legitimasi bahwa pohon tidak dapat dijadikan tempat untuk kampanye bagi para caleg maupun partai politik apalagi tindakan nakal seperti ditebang dan dipaku.

Semua bebas berkampanye sepanjang mentaati aturan yang telah ditetapkan. Artinya, prinsip-prinsip kampanye yang bertanggung jawab dapat berupa penghormatan terhadap lingkungan termasuk melindungi pohon dari kerusakan. Ini harusnya dipahami oleh kalangan caleg dan partai politik, bukan malah memberi contoh buruk kepada masyarakat dengan memasang baliho atau bendera partai mereka dipohon apalagi dengan cara dipaku atau menebangnya dengan ekstrim.

Sementara, jika dicermati secara mendalam, sebenarnya ada hal yang lebih baik dilakukan para caleg dalam mensosialisasikan diri mereka dibanding menebar ratusan bahkan ribuan atribut kampanye yang belum tentu efektif tersebut. Hal ini dengan melihat langsung kebutuhan mendasar masyarakat di Kota Batam.

Masalah pilihan dalam pemilu, jelas merupakan hak masyarakat murni. Namun sebagai caleg juga diberi kebebasan di dalam mencari wadah promosi diri, sepanjang tidak menyalahi aturan main yang telah ditetapkan. Tapi, bukankah lebih baik jika dana jutaan rupiah yang dipakai untuk membuat baliho, spanduk dan sebagainya itu dimanfaatkan untuk membeli sembako lalu dibagikan kepada masyarakat kurang mampu?

Cara mulia lainnya, bisa saja para caleg tersebut secara bersama-sama membangun sarana yang benar-benar dibutuhkan warga. Rasanya, langkah ini bissa lebih menyentuh ke pokok permasalahan keinginan masyarakat. Soal dipilih atau tidak, sekali lagi, itu adalah hak rakyat. Jangan coba-coba intervensi**

Serikat Pekerja Menolak
Walikota Batam Ahmad Dahlan akhirnya merekomendasikan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2009 sebesar Rp1.040.000 kepada Gubernur Kepri Ismeth Abdullah untuk ditetapkan. Usulan ini naik Rp80.000 atau 8,33 persen dari UMK tahun 2008 sebesar Rp960.000.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Batam Rudi Sakyakirti menyatakan rekomendasi UMK tersebut sudah final dan selanjutnya tergantung kepada Gubernur Kepri Ismeth Abdullah apakah menetapkan UMK sebesar Rp1.040.000 atau mengubahnya.
“Ini sudah final dan menjadi usulan dari Walikota Batam Pak Ahmad Dahlan untuk disahkan oleh Gubernur Kepri,” ujar Rudi dalam jumpa pers bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Ahmad Hijazi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (PMK dan UKM) Pebrialin di lantai V Gedung Walikota Batam, Batam Centre, Senin (15/12).

Rudi mengatakan angka yang direkomendasikan itu merupakan diperoleh melalui pembahasan dan kajian yang cukup matang dan mendalam dengan memerhatikan berbagai aspek. “Kita dari tim kajian UMK yang diketuai oleh Pak Syamsul Bahrum sudah memutuskan usulan UMK Batam 2009 sebesar Rp1.040.000, dan angka itulah yang direkomendasikan kepada Gubernur Kepri,” ujar Rudi.

Menurut Rudi, Tim Kajian UMK Pemerintah Kota Batam pimpinan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Syamsul Bahrum menggunakan enam indikator dalam menentukan besaran UMK. Kata dia, tim tidak menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tahun 2008 sebagai acuan dalam menghitung UMK Batam 2009. Enam indikator yang menjadi acuan dalam penghitungan UMK adalah harga kebutuhan pokok, kemampuan perusahaan, upah daerah sekitar, kondisi pasar kerja, tingkat perekonomian dan tingkat inflasi.

Kadisperindag Kota Batam Ahmad Hijazi menambahkan, bahwa laju inflasi merupakan titik utama tim pengkaji untuk menentukan UMK Batam. Dijelaskannya pada 2008 tingkat inflasi Kota Batam cukup tinggi akibat kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang dipicu oleh krisis ekonomi global. Namun demikian, lanjutnya, pada bulan November 2008 inflasi yang terjadi di Kota Batam bukan lagi diakibatkan oleh krisis ekonomi tersebut melainkan terjadi kerena kenaikan tarif listrik dan selisih kurs.

“Jadi pada bulan Desember ini kami proyeksikan inflasi di Batam sebesar 8,75 persen, akan tetapi malah terjadi penurunan harga BBM. Nah ini menurut perkirakan kami akan membantu menjaga harga barang-barang, sementara untuk ke depan di tahun 2009 laju inflasi diperoyeksikan sebesar 4-5 persen,” katanya menjelaskan.

Rudi menyatakan angka yang direkomendasikan Walikota Batam tersebut merupakan jalan tengah dari usulan pekerja dan pengusaha. Sebelumnya serikat pekerja mengusulkan UMK 2009 sebesar Rp1.350.000 sementara pengusaha meminta UMK tetap sama dengan tahun 2008, yakni Rp960.000 per bulan. “Kami kira ini menjadi usulan yang terbaik untuk mengakomodir semua pihak dan kami harap tidak mendapat respon yang negatif,” kata Rudi.

Ia menerangkan UMK 2009 yang diusulkan Walikota Batam mencapai 77 persen dari angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tertinggi Kota Batam pada bulan Oktober 2008 lalu. Sementara dibanding Upah Minimum Provinsi (UMP) 2009 yang telah ditetapkan sebesar Rp892.000, UMK yang diusulkan Walikota Batam lebih tinggi 16,5 persen. “Itu juga lebih tinggi 16,5 persen dari angka UMP 2009 yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Kepri yakni Rp892.000,” pungkas mantan Kabag Hukum Pemko Batam itu.

Pekerja Menolak

Di tempat terpisah, anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (F-SPMI) Kota Batam Anto Sujanto menyatakan pihaknya menolak nilai UMK yang direkomendasikan Walikota Batam kepada Gubernur Kepri. Anto mengatakan F-SPMI Kota Batam langsung menggelar rapat mendadak setelah mendapat informasi Walikota Batam merekomendasikan UMK 2009 sebesar Rp1.040.000. Hasil rapat dadakan itu, ujur Anto, memutuskan F-SPMI menolak UMK  yang direkomendasikan Walikota Batam. “Bila Gubernur Kepri melegalisasi usulan Walikota Batam itu, maka kami akan menempuh jalur hukum dengan mem-PTUN-kan Gubernur,” katanya mengancam.

Dia juga melontarkan ancaman akan melakukan aksi mogok total. “Mungkin dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi yang lebih besar dari kemarin, malam ini kami akan rapatkan ke teman-teman F-SPMI,” ujar juru bicara F-SPMI Kota Batam itu.

Penolakan juga dilontarkan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Batam melalui ketuanya Syaiful Badri saat dihubungi lewat telepon genggamnya tadi malam. “Kita mau tahu data kajian yang dipakai tim yang diketuai Syamsul Bahrum untuk mendapatkan angka (kenaikan) 8,33 persen itu. Selain itu kita meminta Gubernur Kepri menepati janjinya pada pekerja dan tidak serta merta menetapkan angka yang diusulkan Pemko Batam,” kata Syaiful.

Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera (SBSI) Provinsi Kepri Ayi Aprianto juga menolak UMK yang direkomendasikan Walikota Batam. Menurutnya, UMK sebesar Rp1.040.000 yang diusulkan Dahlan akan membuat pekerja Batam makin miskin. “Terlihat Ahmad Dahlan tidak punya hati nurani, dengan angka tersebut jelas semua serikat (pekerja) pasti menolaknya. Dan sepertinya dia ada niat untuk menambah angka kemiskinan buruh,” katanya.

Ayi juga menegaskan bahwa usulan itu bisa disebut terbaik dari yang terburuk kalau Pemko Batam bisa menjaga atau mengontrol harga kebutuhan pokok dan menyakinkan tidak ada kenaikan lagi. “Memang sih harga BBM turun, tapi apa Pemko Batam bisa menjamin bahwa harga tetap stabil. Jadi itu bisa dikatakan terbaik dari yang terburuk,” katanya.**

 Anggaran Sampah Rp22 M Jadi Sorotan

Kendati Fraksi Partai Damai Sejahtera (FDS) menolak, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam Tahun 2009 tetap disahkan menjadi peraturan daerah (Perda). Pengesahan dilakukan setelah masing-masing fraksi menyampaikan pandangan dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD Kota Batam, Jumat (12/12).
Alasan FPDS menolak pengesahan karena dimasukkannya anggaran sebesar Rp22 miliar untuk kerja sama pengelolaan (KSP) sampah serta belum adanya kejelasan dana donasi sebesar Rp21 miliar dari sektor sea port tax (pajak pelabuhan) dan air port tax (pajak bandara).
Riginoto, yang menyampaikan pandangan FPDS juga menyoroti sektor menara (tower) terpadu dan menilai pemerintah belum memiliki konsep yang jelas. “Seharusnya Badan Komunikasi dan Informasi (Bakominfo) bisa lebih aktif dan mampu mengurusi segala hal tentang telekomunikasi. Ini potensi yang sangat besar yang belum dioptimalkan,” ujar Riginoto.
Delapan fraksi lainnya yakni F-PDIP, F-PKS, F-PAN, F-Golkar, F-PKB, F-Demokrat, F-PPP Plus dan F-Aliansi Nasional menyetujui pengesahan RAPBD tersebut menjadi Perda. Bahkan F-Golkar menerima bulat-bulat, tanpa catatan apapun. F-PAN yang sebelumnya belum mengambil sikap tegas, akhirnya bisa menerima setelah menyampaikan beberapa catatan penting.
Jalannya rapat paripurna cukup alot. Dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Sidang sempat diskor selama 10 menit untuk memberi kesempatan lobi-lobi. Hal itu disebabkan masing-masing fraksi mencoba menyampaikan kritikannya tentang kinerja pemerintah sepanjang tahun 2008.
SKPD yang paling banyak mendapat sorotan yakni Dinas Pekerja Umum (PU) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DPK). Nyaris, semua fraksi menganggap kedua dinas teknis tersebut memiliki tingkat kinerja paling lemah.
Sahat Sianturi (F-PDIP) menyoroti anggaran sebesar Rp197 miliar untuk 87 paket kegiatan di Dinas PU. Ia menyampaikan rasa pesimisnya bahwa anggaran tersebut dapat dikelola secara baik oleh Dinas PU. Ia menilai, selama ini PU belum mampu bersikap profesional dalam menyusun perencanaan kegiatan menyangkut kepentingan publik.
Ia juga menilai pos belanja gaji dan tunjangan untuk BKD sebesar Rp390 miliar, terlalu besar. Padahal kata dia, tidak ada dasar atau acuan yang jelas untuk menetapkan anggaran sebesar Rp390 miliar.
“Tidak ada data base yang pasti tentang kepagawaian yang ada di pemerintahan kita. Berulang kali Komisi I meminta data base ini namun tidak pernah diberi,” katanya.
F-PKS melalui Mustamim mengatakan kordinasi PU dengan Komisi III, sebagai mitranya sangat rendah. Hal itu membuat sejumlah proyek kegiatan PU tidak terkendali dan berjalan semaunya. F-PKS meminta Walikota Batam agar melakukan reshufle terhadap tim kerja Dinas PU dan menambah tenaga teknis yang lebih berkompeten. “Jika tidak, maka Fraksi PKS tidak akan bertanggungjawab bila proyek-proyek PU itu gagal. Kemudian untuk DKP, sangat disayangkan apa yang sudah berjalan selama 3 tahun ini tentang rencana kerjasama pengelolaan sampah akhirnya terancam batal,” ujar Mustamim.
Fraksi PAN dalam pandangannya, tidak menerima atau menolak. Fraksi ini menilai ada sejumlah persoalan yang masih samar dan butuh penjelasan seperti dana bantuan sosial. Untuk Dinas PU, PAN menganggap belum ada skala prioritas yang menjadi rencana kerja di dinas yang dinakhodai Harry Roekamto itu. “Dana bantuan sosial harus ada dan jelas. Ini untuk kepentingan masyarakat. Saya minta penjelasan tentang hal ini,” ujar Yudi Kurniawan.
Edward Brando juga dari F-PAN menyoroti jadwal yang disusun oleh tim panitia musyawarah (Panmus) yang dianggapnya terlalu absolut. Jadwal sidang sudah ditetapkan sementara pembahasan anggaran sebenarnya masih mentah, contohnya pembahasan tentang dana bantuan sosial, Dinas PU, multiyears serta yang lainnya. “Ini membuat APBD tidak jelas arahnya dan terkesan dipaksakan,” katanya.
F-Golkar yang disampaikan Asmin Patros menerima bulat tanpa catatan apapun. Saat Asmin menyampaikan pandangan akhir fraksinya, Soerya Respationo, yang memimpin sidang berseloroh dengan mengatakan Asmin Patros sebagai anggota dewan spesialis paripurna. “Ayo silahkan, ini anggota dewan spesialis paripurna,” ujar Soerya yang disambut tawa anggota dewan yang lain.
Mendengar ucapan Soerya, Asmin hanya melemparkan senyum kecilnya. Memang, di kalangan anggota dewan, Asmin Patros dikenal sebagai anggota yang jarang ke kantor atau menghadiri sejumlah kegiatan seperti hearing di Komisi II maupun sidak. Namun, pada rapat paripurna digelar, Ketua Fraksi Golkar itu jarang tidak hadir.
Jika F-PKB menilai Dinas PU tidak profesional, Ketua F-PPP PLus Irwansyah memandang pos anggaran untuk sampah sebesar Rp22 miliar, sesuatu yang mengejutkan. “Seharusnya, tahun 2009 ini tidak ada lagi anggaran untuk sampah. Bahkan, hingga detik-detik terakhir, kami juga belum menerima penjelasan tentang dimasukkannya pos anggaran sampah ini,” ujar Irwansyah.
F-AN yang mendapat giliran terakhir, tidak ketinggalan menyorot tajam persoalan Dinas PU dan DKP. Fraksi ini menilai dimasukkannya anggaran sebesar Rp22 miliar untuk sampah menjadi bukti ketidakjelasan konsep pemerintah dalam menjalankan programnya. Bagi F-AN, menganggap kinerja Dinas PU sudah mencapai titik nadir (terendah). “Walikota harus segera mengambil sikap dan mencermati tim kerja di Dinas PU ini demi kelangsungan peningkatan pelayanan publik. Bagaimanapun, infrastruktur itu sangat penting,” kata juru bicara F-AN Mindorima Lumbatoruan.
Sidang diskor selama 10 menit dan memberi kesempatan kepada F-PDS untuk memikirkan kembali sikap fraksinya, yang menolak RAPBD menjadi Perda. Namun, hingga paripurna berakhir, F-PDS tetap pada pendiriannya.
Usai skor dicabut, Kordinator Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Aris Hardy Alim menjelaskan bahwa dana bantuan sosial akan dimasukkan dengan pos anggaran sebesar Rp2 miliar. Dikatakan, teknisnya, pada semester I pemerintah akan mendata jumlah warga miskin dan pada semester II, dilakukan pembayaran asuransi atau bantuan sosial bagi warga miskin yang terdata.
Menurutnya, dana sebesar Rp2 miliar tersebut disuit dari anggaran sampah. Dengan demikian anggaran untuk sampah di Dinas DKP berkurang menjadi Rp20 miliar. Setelah mendengar penjelasan ini, F-PAN pun merubah sikap menjadi menerima, namun F-PDS tetap konsisten menolak. **

 Sejumlah Polisi dan Pekerja Luka-luka
Unjuk rasa ribuan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (F-SPMI) Kota Batam di Kantor Walikota Batam, Kamis (11/12), diwarnai bentrokan antara aparat keamanan dengan buruh. Akibatnya, sejumlah polisi dan buruh mengalami luka-luka dalam demo menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Batam itu.

Pantauan di lapangan, sedikitnya empat buruh mengalami luka robek di kepala terkena pentungan polisi dan beberapa lainnya luka-luka memar dan lecet. Di pihak lain, dua petugas polisi juga menderita luka robek di kepala dan satu robek di daerah betis terkena lemparan benda keras. Puluhan polisi juga mengalami memar dan lecet akibat dorong-dorongan dengan massa demonstran yang berupaya merangsek masuk ke Kantor Walikota.

Gelombang massa mulai mendatangi Kantor Walikota Batam sejak pukul 08.00 WIB. Puluhan bus pekerja, angkutan umum, sepeda motor dan sebagainya hilir mudik mengantar massa hingga tumpah ruah. Pajangan spanduk dan poster membuat suasana kian hingar-bingar. Para demonstran dari 33 perusahaan di Kota Batam, terutama Kawasan Industri Tanjunguncang, Mukakuning, Batam Centre dan Batu Ampar membentuk kerumunan sepanjang Jalan Engku Puteri, depan Kantor Walikota Batam. Akibatnya kawasan ini lumpuh total yang membuat aparat keamanan menutup akses jalan ke kawasan ini.

Dari atas sebuah mobil pick up yang dilengkapi dengan sound system, para perwakilan buruh silih berganti menyampaikan orasi. Para demonstran mendesak Walikota Batam Ahmad Dahlan untuk menetapkan UMK Batam sama atau minimal mendekati angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dalam perundingan pembahasan UMK sebelumnya yang berakhir buntu, pekerja mengusulkan UMK Batam 2009 sebesar Rp1,35 juta sementara pengusaha meminta UMK tetap Rp960 ribu.

Seakan tidak mengenal lelah, ribuan massa buruh tersebut terus meneriakkan yel-yel, yang membakar semangat dan mengetuk hati pejabat terkait memenuhi tuntutan.  “Hidup buruh! Hidup FSPMI, hidup buruh,” demikian teriak mereka. Engku Puteri benar-benar milik para buruh. Mereka tak menghiraukan matahari yang mulai beranjak naik ke titik tertingginya.

Dalam orasinya, Ketua FSPMI Sektor Elektronik Agus Riyono mengatakan, kaum buruh merupakan kalangan mayoritas di Batam, sebab itu sudah sepatutnya mendapat perhatian yang layak dari pemerintah. Buruh adalah masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Kebutuhan hidup di Batam, secara umum, lanjut Agus adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Namun ketika berbicara tentang UMK, maka nasib buruh di Batam selalu tertinggal di banding kota-kota lain. Bahkan, dibanding dengan Papua, UMK Batam sangat jauh di bawah karena di Papua UMK sudah mencapai angka Rp2 juta.

Ditambahkan Sekretaris FSPMI Batam Bambang Mulya, apa yang diperjuangkan para buruh kali ini merupakan sebuah hak. “Walikota seharusnya tidak meniru apa yang dilakukan Gubernur yang sudah menetapkan UMP jauh di bawah KHL. Walikota harus memperhatikan kesejahteraan kaum buruh, sebab bila UMK menjauh dari KHL berarti Walikota telah menyalahi aturan dan kami akan terus melawan,” ujar Bambang yang ditemui di tengah-tengah aksi.

Dalam aksi kali ini, kata Bambang, ada lima perusahaan yang menghentikan operasinya dalam rangka mendukung buruh. Secara total, peserta aksi kali ini berasal dari 33 perusahaan.

Ditanya apakah nanti tidak berpengaruh terhadap nasib buruh itu sendiri karena meninggalkan pekerjaannya, Bambang menjelaskan bahwa persoalan ini sudah diantisipasi. Sebab itu pihaknya telah menyerahkan kepada masing-masing PUK untuk melakukan lobi-lobi dan negoisasi dengan manajemen perusahaan.

“Sejauh ini tidak ada perusahaan yang merumahkan pekerjanya. Tidak ada PHK. Yang terjadi adalah penurunan order. Dan perusahaan sudah menyiasati dengan melakukan efisiensi kerja. Caranya dengan mengurangi atau meniadakan over time (OT/lembur). Dan kami masih bisa menerima itu, dengan catatan UMK tahun 2009 nanti harus sesuai dengan KHL. Itu harga mati,” katanya berapi-api.

Di antara pendemo tampak Presiden F-SPMI Pusat Said Iqbal dan ikut menyampaikan orasi. Ia mengatakan bahwa unjuk rasa selama ini terbukti efektif untuk memaksa pemerintah menaikkan upah. Bahkan, katanya, aksi yang sama juga sudah dilakukan oleh serikat-serikat pekerja di daerah lain dan berhasil menekan pemerintah daerah untuk menyetujui kenaikan UMK yang signifikan atau mencapai di atas 20 persen.

Menjelang tengah hari, setelah melewati proses negoisiasi, sejumlah perwakilan pekerja memasuki Gedung Walikota Batam. Kehadiran mereka diterima oleh beberapa pejabat Pemko seperti Asisten Ekbang Syamsul Bahrum, Kadisnaker Rudi Satyakirti dan pejabat lainnya. Namun dalam pertemuan itu para buruh belum terpuaskan karena pejabat yang hadir tidak bisa mengambil keputusan. Masalah UMK tetap berada di tangan Walikota Ahmad Dahlan.

Sementara perwakilan buruh melakukan pertemuan, para demonstran di luar terus saja melanjutkan aksinya. Panas matahari semakin menyengat, seolah ikut menggelorakan semangat mereka. Sekitar pukul 13.00 WIB, berawal dari keinginan para buruh untuk memasuki halaman Gedung Walikota, akhirnya terjadilah bentrok.

Buruh yang berada di barisan paling depan berhadapan dengan petugas kepolisian dan Satpol PP yang telah siaga sedari pagi. Karena aksi dorong semakin tak terkendali, entah siapa yang memulai, terlihat sebuah kayu melayang yang selanjutnya suasana tampak kacau.  Demonstran perempuan yang berada dibarisan muka langsung berhamburan ke belakang, berganti dengan buruh laki-laki. Bentrok pun tak terhindari.

Batu, sepatu, sandal, kayu botol dan berbagai benda lainnya melayang-layang di udara dari kedua sisi. Para petugas sibuk melindungi diri sembari terus mengayunkan kayu pentungan. Sementara buruh membalas dengan melemparkan benda apa saja yang berada di dekat mereka. Suasana nyaris tak terkendali.

Persis saat kekisruhan terjadi, Wakil Walikota Ria Saptarika tampak berjalan menuju kerumunan massa dari arah Gedung DPRD Kota Batam. Kedatangan Ria yang baru saja mengikuti Rapat Paripurna tentang APBD Kota Batam 2009 ternyata berhasil membuat suasana sedikit terkendali meskipun sejumlah polisi dan buruh masih terlibat saling dorong dan pukul.

Ria langsung naik ke atas mobil dan mengambil alih mikrofon. Sementara itu, empat buruh diketahui mengalami robek di kepala. Dengan wajah penuh darah, mereka diamankan rekannya ke dalam Gedung Dewan. Sejumlah buruh lain tampak meringis kesakitan sembari memegangi anggota tubuh mereka yang memar dan lecet-lecet.
Di Gedung Walikota, dua polisi luka robek di kepala dan satu polisi lagi terkapar lemas dengan luka panjang di sekitar kaki. Setelah suasana agak reda, massa kembali bergejolak setelah tahu ada tiga rekan mereka yang ditahan dan diamankan di dalam Gedung Walikota. “Lepaskan! Lepaskan kawan kami, Lepaskan!” teriak demonstran serentak bersorak-sorai.

Demonstran hampir mengamuk dan menyerang masuk ke Gedung Walikota kalau saja Ria Saptarika dan sejumlah pengurus FSPMI tidak segera menenangkannya. “Saudaraku-saudaraku, tenang! Jangan terpancing, jangan terprovokasi,” teriak Ria. “Saya siap disandera sebagai jaminan kalau rekan-rekan saudara yang di dalam sana tidak dilepaskan. Saya minta rekan-rekan semua tenang, jangan terprovokasi,” ujar Ria lantang di balik mikrofon.

Tak lama, ketiga buruh yang ditahan pun dikeluarkan. Para buruh menyambut dengan suka cita. Setelah suasana cukup reda, barulah Ria melontarkan janjinya bahwa pemerintah akan tetap memperjuangkan aspirasi kaum pekerja di Batam. Kemudian, usai melakukan negoisasi dengan beberapa pengurus FSPMI di atas mobil truk tersebut akhirnya disepakati bahwa aksi demonstrasi harus dihentikan. Sebagai penutup, massa secara bersama-sama memanjatkan doa yang dipimpin langsung oleh Ria Saptarika.

Kapoltabes Barelang Kombes Slamet Riyanto yang memantau langsung aksi demo itu menyesalkan terjadinya bentrokan antara petugas keamanan dengan pengunjuk rasa. Dia meminta agara pendemo bisa menahan diri sehingga investor tidak takut menanamkan modalnya di Batam. “Jadi saya minta maaf atas perlakukan anggota saya, selain itu mari sama-sama kita bisa menahan diri, sampaikan aspirasi ada secara damai jangan anarkis seperti tadi,” katanya usai demo.

Kenaikan di Atas 6 Persen

Dalam pertemuan dengan perwakilan pekerja di lantai 4 Kantor Walikota Batam, Syamsul Bahrum menjelaskan bahwa sampai saat ini tim 10 yang dipimpinnya masih mengkaji besaran angka UMK 2009 yang akan diusulkan kepada Gubernur Kepri Ismeth Abdullah. “Kami masih lakukan kajian dan Pak Walikota akan memutuskan paling rendah di atas 6 persen,” katanya tanpa mau menyebutkan angka UMK yang akan diusulkan ke Gubernur Kepri.

Penjelasan dan keengganan Syamsul menyebut angka pasti UMK yang akan diusulkan membuat perwakilan pekerja tidak puas. Mereka mendesak untuk berbicara langsung dengan Ahmad Dahlan. Melalui telepon genggam Syamsul, Dahlan akhirnya berbicara dengan perwakilan pekerja.

Dalam pembicaraan telepon yang speaker-nya sengaja dibesarkan itu, Dahlan mengatakan tidak bisa menjumpai pekerja karena tengah mendampingi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi. Walikota mengharapkan kepada serikat pekerja dan masyarakat untuk bersabar menunggu kajian yang tengah dilakukan tim 10 Pemko Batam. Katanya, sampai saat ini tim tersebut masih bekerja dan belum menyelesaikan kajiannya sehingga dia belum dapat memberi gambaran besaran kenaikan UMK yang akan diusulkannya kepada Gubernur Kepri.

“Untuk angka-angka saya belum bisa menjamin apa-apa. Namun nantinya di atas 6 persen dan saya akan berusaha di atas 6 persen,” kata Dahlan seraya menambahkan aspirasi yang disampaikan pekerja akan dijadikannya sebagai masukan dalam memutuskan besaran usulan UMK nantinya.

Ternyata jawaban Walikota masih belum memuaskan para perwakilan pekerja. Sekretaris FSPMI Kota Batam Anto Sujanto menyatakan dirinya pesimis bahwa Walikota akan memutuskan besaran UMK sesuai dengan harapan para pekerja, yakni sama dengan angka KHL. “Kami khawatir Walikota meniru  penetapan UMP sehingga kembali melanggar aturan. Cukup mungkin kami akan melakukan mogok kerja. Namun itu akan kami bicarakan dengan matang dulu bersama-teman-teman di SPMI,” katanya menegaskan.

asiik…

besok brangkat ke bali..wuih, ga nyangka akhirnya bisa juga pergi ke pulau dewata itu..hmm..apa bener elok seperti yg dicritakan banyak orang? pa bener cantik seperti yg ditayangkan tipi? pa bener banyak cewek bule bugil? hahahaha

hmm..bali

gmn rupamu yg sebenernya ya?